MEDIASATUKALTIM.COM – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Acara ini digelar di Cendrawasih Room Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) pada Senin (8/7) dengan tema “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045”.
Pada acara tersebut, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Isma Yatun, menyerahkan LHP LKPP Tahun 2023 kepada Presiden RI Joko Widodo. Hasil pemeriksaan ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan laporan keuangan pemerintah pusat dinilai baik.
Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertama pemerintah pusat mengumpulkan semua kepala daerah dan ketua DPRD dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan hasil pemeriksaan BPK. “Biasanya acara seperti ini hanya dihadiri oleh pejabat pemerintahan dan presiden. Ini pertama kalinya melibatkan semua lapisan,” ujar Hasanuddin.
Ia menambahkan bahwa pengawasan keuangan terhadap pemerintah pusat perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Hasanuddin menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
“Presiden tadi mengatakan bahwa ini adalah uang rakyat, bukan uang nenek moyang kita. Jadi, pengelolaannya harus dilakukan dengan benar dan hati-hati, serta transparan dan akuntabel,” jelas Hasanuddin.
Hasanuddin juga berharap kebocoran anggaran yang terjadi selama ini dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Ia menekankan pentingnya pengawasan baik secara internal maupun eksternal. “Di provinsi, misalnya, ada inspektorat dan BPKAD untuk pengawasan internal. Sedangkan untuk pengawasan eksternal, ada BPK, DPR, Ombudsman, dan KPK,” tambahnya.
“Dengan adanya pengawasan ini, saya berharap keuangan APBD kita bisa lebih aman dan berjalan dengan baik,” harap Hasanuddin.
