MEDIASATUKALTIM.COM – Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kalimantan Timur terus menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Tidak hanya menjadi isu lokal, perhatian masyarakat terhadap kasus ini semakin besar setelah selebgram Cut Intan Nabila diduga menjadi korban KDRT oleh suaminya, Armor Toreador. Peristiwa ini memicu kecaman luas dan menyoroti urgensi penanggulangan KDRT di berbagai wilayah, termasuk Kaltim.
Di Kalimantan Timur, data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan lonjakan yang signifikan dalam kasus KDRT, dari 945 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.108 kasus pada 2023. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kasus yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya, menggarisbawahi perlunya intervensi yang lebih efektif.
Hingga Juli 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara telah mencatat 112 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kukar, Marhaini, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengurangi angka kekerasan melalui program-program edukasi dan intervensi yang lebih intensif.
“Kami akan menelaah data dari Simfoni untuk mengidentifikasi jenis-jenis kasus yang terjadi, dan kami bertekad untuk menurunkan angka kekerasan dengan melaksanakan berbagai program edukasi dan intervensi yang sudah dan akan kami jalankan,” ujar Marhaini.
Sebagian besar korban KDRT di Kalimantan Timur adalah perempuan dan anak-anak, dengan kekerasan seksual menjadi jenis yang paling banyak dilaporkan. Dalam upaya menangani masalah ini, Pemerintah Provinsi Kaltim telah mendirikan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk menyediakan layanan bagi korban serta mengedukasi masyarakat.
Namun, berbagai tantangan masih ada. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam melaporkan kasus KDRT dan mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Dukungan sosial juga sangat penting, mengingat banyak korban yang enggan melapor akibat tekanan sosial dan ketergantungan ekonomi pada pelaku.
