SAMARINDA.MEDIASATUKALTIM – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono menekankan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD guna mendukung sertifikasi insinyur.
Langkah ini dinilai penting guna pejabat teknis yang menangani proyek infrastruktur memiliki kompetensi yang sesuai, demi menjamin kualitas hasil pembangunan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah.
“Sertifikasi ini tidak hanya untuk insinyur lokal, tetapi juga berlaku bagi insinyur asing yang ingin bekerja di Indonesia. Semua insinyur harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII),” Ungkap Sapto sapaan karibnya, Kamis (14/11/2024).
Lebih lanjut, Sapto menjelaskan proses sertifikasi insinyur tidaklah murah. Mengingat insinyur perlu mengikuti pendidikan tambahan dan ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikat, ia mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran untuk program ini.
“Proses sertifikasi ini memerlukan biaya yang cukup besar. Pemerintah daerah harus berperan aktif dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung sertifikasi insinyur agar kualitas proyek infrastruktur terjamin,” Ucapnya.
Untuk itu, politisi dari Partai Golkar tersebut meminta pentingnya insinyur bersertifikasi tingkat utama untuk menangani proyek besar. Proyek infrastruktur strategis yang dibiayai dengan dana publik harus dikelola oleh PPK atau PPTK yang memiliki kualifikasi utama.
“Jika masih banyak insinyur yang berada di tingkat pratama, mereka perlu mengikuti pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kualifikasi mereka,” Pungkasnya. (Adv)
