SAMARINDA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim menyoroti penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN 2026 yang hanya dialokasi sebesar Rp 650 Triliun.
Menurutnya, kebijakan ini dipastikan berdampak terhadap daerah, termasuk Samarinda. Karena itu, ia meminta pemerintah kota menyiapkan strategi efisiensi agar program prioritas tetap berjalan.
“Pemotongan dana transfer pusat masih bisa ditutupi dengan PAD kita yang cukup bagus, meskipun belum sesuai target. Target terakhir yang disepakati TAPD dan Banggar adalah Rp1,2 triliun pada 2026,” Ungkap Rohim. Selasa (2/9/2025).
Selaim itu, Rohim menekankan penyusunan APBD harus tetap selaras dengan arah pembangunan daerah melalui RPJMD dan RKPD yang mengusung tema akselerasi ekonomi.
Belanja daerah, kata dia, harus diarahkan agar benar-benar berdampak pada penguatan ekonomi lokal.
“Dampaknya nanti bisa meningkatkan PAD, sehingga kalau ada efisiensi atau rasionalisasi pemotongan dari pusat, daerah tidak akan terlalu terdampak,” Jelas Rohim.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat harus dikurangi agar tidak rentan terhadap kebijakan efisiensi anggaran.
“Yang repot itu kalau ketergantungan pada dana transfer pusat terlalu tinggi, sampai 80–90 persen. Kalau ada pemotongan, langsung akan berdampak. Jadi kuncinya, penguatan ekonomi daerah harus terus dijalankan,” Tutup Rohim. (ADV)
