BALIKPAPAN.MEDIASATUKALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serius memperkuat digitalisasi layanan publik. Hal ini tergambar dari Rapat Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (5/11/2024).
Kegiatan ini mengedepankan pentingnya kolaborasi antarinstansi demi pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan di seluruh Kaltim.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menekankan bahwa digitalisasi adalah kebutuhan mendesak untuk mempercepat reformasi birokrasi di Kaltim.
“SPBE bukan sekadar sistem, tetapi landasan untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan mudah diakses. Melalui koordinasi yang solid antarinstansi, kita mampu memperkuat kinerja birokrasi sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini juga membuka ruang untuk evaluasi dan refleksi atas capaian serta kendala implementasi SPBE di tahun-tahun sebelumnya. Diskusi yang berlangsung melibatkan berbagai aspek seperti penguatan infrastruktur digital, peningkatan keamanan data, dan integrasi program di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Harapannya, semua elemen pemerintahan dapat bersinergi dalam satu sistem digital terpadu.
Arief Murdiyatno, Staf Ahli Sumber Daya Alam (SDA), Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Kaltim, mengapresiasi semangat kolaborasi yang ditunjukkan dalam rakor ini.
“Rakor ini adalah langkah reflektif untuk melihat sejauh mana upaya kita dalam menghadapi tantangan dan capaian SPBE. SPBE yang matang dan berkelanjutan hanya akan terwujud jika seluruh OPD dan pemangku kepentingan aktif berkontribusi,” ungkap Arief.
Arief menambahkan bahwa keberhasilan penerapan SPBE di Kaltim sangat bergantung pada komitmen dan langkah konkret dari semua pihak terkait.
“Kita perlu menyusun strategi yang realistis agar indeks kematangan SPBE di Kaltim terus meningkat. Dari pertemuan ini, diharapkan peserta dapat menghasilkan rekomendasi nyata yang mampu mendorong percepatan SPBE di wilayah kita,” tambahnya.
Rakor ini dihadiri oleh sekitar 60 peserta yang berasal dari berbagai instansi, mulai dari pemerintah daerah hingga pemangku kepentingan sektor swasta yang berperan dalam pengembangan SPBE. Keikutsertaan perwakilan lintas sektor ini diharapkan menjadi katalis untuk mempercepat penerapan layanan SPBE yang merata dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat Kaltim.(adv/a/ysa)
