TENGGARONG – Gedung DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi saksi seangat transparansi pemerintahan pada Senin (24/3/2025). Dalam Rapat Paripurna ke-IV, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mewakili Bupati dan Wakil Bupati, dengan penuh keyakinan menyampaikan Pemkab Kukar Sampaikan LKPJ 2024. Acara ini bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan komitmen untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui akuntabilitas.
Rapat yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kukar, Junadi, bersama Wakil Ketua Sementara Aini Faridah, dihadiri 26 anggota DPRD dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Suasana dimulai dengan pembacaan tata tertib oleh Sekretaris Dewan, M. Ridho Darmawan, sebelum Sunggono memaparkan capaian kinerja sepanjang 2024. “Tahun ini, kami mengusung tema pembangunan ekonomi berbasis desa dan kecamatan. Alhamdulillah, kerja keras kami membuahkan berbagai penghargaan di tingkat regional dan nasional,” ujarnya dengan bangga.
Sunggono menjelaskan, Pemkab Kukar Sampaikan LKPJ 2024 mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp12,7 triliun dari target Rp14,3 triliun, atau 88,75 persen. Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp12,8 triliun dari Rp14,5 triliun, mencapai 88,14 persen. “Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan 2023. Meski ada beberapa kendala, hampir seluruh target RPJMD Kukar Idaman tercapai,” tambahnya. Ia menegaskan, laporan ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang mewajibkan kepala daerah melaporkan kinerja kepada DPRD.
Lebih lanjut, Sunggono menyoroti pentingnya transparansi. “Pemkab Kukar Sampaikan LKPJ 2024 untuk memberikan gambaran nyata kepada masyarakat dan DPRD tentang apa yang telah kami lakukan. Kami berharap ke depan bisa lebih baik lagi,” katanya penuh optimisme. Laporan ini, lanjutnya, juga menjadi alat evaluasi untuk memperbaiki langkah strategis di masa mendatang.
Di sisi lain, Plt Ketua DPRD Junadi mengapresiasi penyampaian laporan tersebut. “LKPJ adalah cermin hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Ini bukan hanya soal angka, tetapi juga pertanggungjawaban nyata kepada rakyat,” tegasnya. Ia menambahkan, laporan ini akan menjadi bahan evaluasi DPRD untuk memastikan pembangunan Kukar tetap selaras dengan visi bersama.
Acara ini tak hanya menunjukkan capaian, tetapi juga semangat kolaborasi. Dengan penyampaian LKPJ, Kukar menegaskan langkah pasti menuju pemerintahan yang terbuka dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
