SAMARINDA – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menata kawasan kumuh dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah besar, khususnya keterlibatan warga sebagai aktor utama dalam proses transformasi.
Menanggapi hal tersebut, ketua komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyampaikan pendekatan teknokratis yang diambil Pemkot terlalu mengedepankan pencapaian target fisik, sementara komunikasi dan kesepahaman sosial dengan warga terdampak masih sangat minim.
“Jangan bangun dulu, baru ajak warga bicara. Seharusnya partisipasi masyarakat menjadi pintu masuk perencanaan, bukan pelengkap belakangan,” Ungkapnya kepada awak media. Selasa (8/7/2025).
Selain itu, Deni sapaan karibnya menilai banyak warga yang tinggal di wilayah sasaran penataan justru belum mendapatkan kejelasan mengenai status lahan mereka. Bahkan, informasi mengenai proyek ini sebagian besar hanya beredar dari mulut ke mulut, tanpa penjelasan resmi dari pemerintah.
“Kalau masyarakat belum siap, belum sepakat, jangan dipaksakan. Bisa gagal di tengah jalan,” Tegasnya.
Deni juga menjelaskan hal ini sebenarnya sudah masuk dalam dokumen perencanaan sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga pertengahan 2025, pelaksanaannya masih terbatas.
Menurutnya, data DPRD, program baru menjangkau sekitar 7 hektare dari total 75 hektare kawasan kumuh yang tersebar di Samarinda, dan itu pun terbatas pada radius 10 meter dari jalan utama.
“Artinya, ruang gerak pemerintah masih terbatas. Tapi lebih dari itu, masalah utamanya adalah belum adanya kejelasan komunikasi ke warga,” Jelas Deni.
Politisi dari partai Gerindra itu memperingatkan agar Pemkot agar tidak mengulang kesalahan kota-kota lain yang gagal membangun kepercayaan publik dalam proyek revitalisasi permukiman.
“Warga bukan sekadar penerima dampak, tapi harus dilibatkan sejak awal dalam proses desain dan perencanaan,” Tutup Deni.
