SAMARINDA – Komisi IV DPRD Samarinda mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera membangun rumah singgah sebagai fasilitas resmi penanganan anak jalanan dan warga terlantar.
Hal ini diungkapkan langsung oleh ketua komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronie Pasie. Dirinya menilai hingga saat ini penanganan masalah sosial di Samarinda masih bergantung pada lembaga sosial swasta, dengan minimnya infrastruktur milik pemerintah.
“Target kita pada 2026–2029 nanti, fasilitas rumah singgah yang dimiliki Pemkot harus mengalami peningkatan. Saat ini kondisinya masih sangat minim,” Ungkap Novan sapaan karibnya. Selasa (8/7/2025).
Lebih lanjut, Novan mengaku bahwa Dinsos sudah bekerja maksimal dalam batas kemampuan fiskal yang ada. Namun, menurutnya memang perlu ada terobosan untuk menghadirkan solusi jangka panjang yang tidak bergantung pada lembaga non-pemerintah semata.
“Karena hanya boleh maksimal 14 hari, maka tindak lanjut penanganannya harus diserahkan ke yayasan milik provinsi. Ini menjadi catatan penting kami,” Ucap Novan.
Tak hanya itu, Novan juga menyoroti minimnya fasilitas pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan RT, seperti posyandu, ruang interaksi sosial, dan kegiatan produktif warga.
“Dorongan kami jelas, Pemkot harus mulai membangun rumah singgah yang memadai. Ke depan, kami juga akan terus mendorong adanya koordinasi antara kota dan provinsi agar penanganan sosial bisa lebih terintegrasi,” Jelasnya.
Politisi dari partai Golkar itu menambahkan pembangunan sosial tidak boleh hanya berfokus pada penyelamatan sementara, tapi juga mencakup aspek pemulihan dan reintegrasi sosial yang utuh. Untuk itu, Dinsos PM memerlukan fasilitas yang representatif dan terencana jangka panjang.
“Pemkot perlu hadir secara nyata, bukan hanya menitipkan beban ke yayasan. Kita butuh sistem yang mampu memulihkan, bukan sekadar menampung,” Tutup Novan.
