SAMARINDA — Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan perlunya penyusunan strategi komprehensif dan jangka panjang dalam penanganan banjir di Kota Tepian.
Hal ini disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Senin (7/7/2025) kemaren, yang membahas serapan anggaran 2025 dan rencana kerja tahun 2026.
Deni menilai persoalan banjir masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus segera diatasi secara serius oleh pemerintah kota.
“Ada enam bidang yang harus ditangani PUPR, dan banjir menjadi salah satu yang paling mendesak,” Ungkapnya. Rabu (9/7/2025).
Lebih lanjut Menurut Deni selama ini pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan proyek cenderung parsial dan tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Untuk itu, Deni mendorong penyusunan “grand design” atau desain besar penanganan banjir yang terintegrasi.
“Kita tidak ingin pelaksanaan proyek hanya dilakukan satu tahap di satu titik, lalu pindah ke titik lain, tapi tidak menyelesaikan akar masalahnya. Harus ada desain besar yang mengarah pada penyelesaian total,” Ucapnya.
Dalam rapat tersebut, Dinas PUPR juga memaparkan sejumlah program strategis, seperti perbaikan sistem drainase dan pembangunan kolam retensi sebagai upaya teknis mengurangi genangan.
Menyikapi hal itu, Deni menekankan pentingnya keterbukaan data teknis agar DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat secara akurat.
“Kami ingin ketika masyarakat menanyakan persoalan banjir di wilayah tertentu, kita bisa memberikan penjelasan berbasis data. Apa penyebabnya, apa bottleneck-nya, dan apa solusinya,” Jelasnya.
Untuk itu, politisi dari partai Gerindra itu menambahkan pihaknya berkomitmen mengawal proses perencanaan dan penganggaran proyek-proyek penanganan banjir melalui Badan Anggaran (Banggar). Dirinya berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga.
“Kami berharap sinergi antara DPRD dan PUPR terus terbangun, demi mewujudkan kota yang lebih tangguh terhadap bencana,” Tutup Deni.
