SAMARINDA – Anggota komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan nasional dengan realitas lokal dalam implementasi program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Menurutnya, kehadiran koperasi ini tak boleh berhenti sebagai simbol program pemerintah pusat, melainkan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat bawah.
“Kebijakan pusat tetap harus nyambung dengan kondisi di daerah. Di Samarinda misalnya, ini bisa jadi koperasi kelurahan. Tapi prinsipnya harus bermanfaat langsung,” Ungkap Joha sapaan karibnya. Senin (21/7/2025).
Lebih lanjut, Joha menjelaskan tantangan utama bukan hanya pada pembentukan struktur Kopdes, tetapi pada sinkronisasi dengan kebutuhan riil masyarakat dan kebijakan lokal yang sudah ada..
Joha juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait potensi tumpang tindih antara Kopdes dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang telah lebih dulu berjalan. Ia percaya, jika dikelola secara tepat, keduanya bisa saling melengkapi dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan warga.
“Bumdes dan Kopdes sama-sama untuk rakyat. Tinggal bagaimana sinerginya diatur. Yang penting tujuannya tetap: kesejahteraan masyarakat desa,” Tegasnya.
Politisi dari partai Nasdem itu mendorong agar pemerintah daerah aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang dibentuk, bukan hanya berhenti di tahap peresmian.
“Kalau usaha di desa makin banyak, tentu makin bagus. Persoalannya adalah pengelolaan. Pemerintah jangan lepas tangan,” Pungkas Joha.
