SAMARINDA –Komisi III DPRD Kota Samarinda menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.
Hal ini diungkapkan langsung oleh, ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar. Dirinya menyampaikan bahwa penanganan bencana tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, melainkan membutuhkan sinergi antara masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan pemerintah.
“Ini tanggung jawab bersama. Dunia usaha harus dilibatkan, minimal lewat CSR mereka bisa bantu alat berat, logistik, atau dapur umum,” Ungkap Deni sapaan karibnya. Jum’at (8/8/2025).
Selain itu, Deni juga menyebut pendekatan pentahelix sebagai model kolaboratif yang paling realistis untuk diterapkan di Samarinda, apalagi mengingat luasnya wilayah rawan dan terbatasnya sumber daya pemerintah.
Dirinya pun menyoroti perlunya percepatan program Kecamatan Tangguh Bencana. Menurutnya, setiap wilayah rawan harus dibekali kemampuan respons cepat dan mandiri saat bencana terjadi.
“Jangan tunggu bencana baru bergerak. BPBD harus segera turun ke lapangan, berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan,” Tegas Deni.
Kendati keterbatasan anggaran yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), politisi dari partai Gerindra itu mengapresiasi kinerja lembaga tersebut sejauh ini. Namun Deni mendorong penambahan dana darurat, perluasan penyuluhan kebencanaan di masyarakat, serta penataan kawasan rawan bencana yang lebih terstruktur dan berbasis data.
“Edukasi dan penataan wilayah harus jalan beriringan. Ini soal nyawa warga. Kami pastikan Komisi III akan mengawal agar semua program ini tidak hanya berhenti di meja perencanaan,” Tutupnya. (ADV)
