SAMARINDA – Anggota komisi III DPRD, M Andriansyah menyoroti lemahnya kesiapan pemerintah daerah di tengah meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem dan ancaman bencana di Kota Samarinda
“Kalau relawan hanya diberi legalitas tanpa sarana pendukung, artinya pemerintah belum serius melibatkan mereka sebagai bagian dari sistem mitigasi,” Ungkapnya. Jumat (8/8/2025).
Aan sapaan karibnya menilai para relawan Katana selama ini hanya diakui secara administratif, tanpa didukung pelatihan berkelanjutan atau perlengkapan evakuasi dasar.
Dirinya juga menjelaskan bahwa sebagian besar relawan bahkan tidak memiliki rompi identitas, alat komunikasi, hingga pelatihan kebencanaan yang memadai. Padahal, menurutnya, saat bencana terjadi, relawan lokal itulah yang paling pertama turun tangan di lapangan.
“Tanpa dukungan operasional yang konkret, mereka akan bekerja dengan risiko tinggi dan efektivitas minim,” Jelas Aan.
Lebih lanjut, Aan menambahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera mengevaluasi pendekatan terhadap penanganan bencana. Ia menegaskan bahwa pelatihan rutin dan penyediaan alat tanggap darurat harus menjadi prioritas nyata, bukan hanya formalitas dalam laporan kegiatan.
“Ini bukan soal seremonial, ini soal nyawa,” Ucap Aan.
Politisi Partai Demokrat itu juga menekankan pentingnya membangun budaya sadar bencana sejak dini, bahkan mulai dari lingkungan keluarga.
“Kesiapan menghadapi bencana harus jadi investasi rutin, bukan reaksi darurat. Pemerintah tak boleh menunggu kejadian besar untuk bertindak,” Pungkasnya. (ADV)
