SAMARINDA – Pengelolaan koperasi sekolah di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas jual beli seragam yang dilakukan tanpa regulasi yang jelas justru menambah beban ekonomi bagi orang tua siswa.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Abdul Muis, menyampaikn bahwa harga seragam di beberapa koperasi sekolah bisa mencapai hampir Rp2 juta per siswa.
Menurutnya, hal ini sebagai bentuk kelalaian sistemik akibat lemahnya kontrol dari pemerintah daerah terhadap unit usaha di sektor pendidikan.
“Jangan sampai inisiatif koperasi justru berubah menjadi tekanan ekonomi bagi masyarakat. Ini uang rakyat yang dikelola, bukan bisnis swasta,” Ungkap Muis sapaan karibnya. Jum’at (8/8/2025).
Selain itu, Muis menyoroti bahwa selama ini perhatian pemerintah cenderung hanya tertuju pada proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), sementara masalah-masalah internal seperti pengelolaan koperasi sering terabaikan.
Bahkan, penjualan seragam sudah berjalan di sejumlah sekolah, padahal pembahasan mengenai Standar Satuan Harga (SSH) masih belum rampung.
“Kondisi ini menunjukkan lemahnya antisipasi kebijakan yang semestinya mencegah beban berlebih pada wali murid,” Jelas Muis.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mendesak pemerintah kota (pemkot) untuk segera memperjelas batas operasional koperasi sekolah serta menyusun kebijakan yang tegas guna mencegah praktik komersialisasi pendidikan secara terselubung.
“Kalau tidak ada efek jera, praktik ini akan jadi budaya yang merugikan masyarakat,” Pungkas Muis. (ADV)
