SAMARINDA – Masalah parkir di Kota Samarinda kembali menjadi permasalahan yang harus diselesaikan Pemerintag Kota (Pemkot).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyampaikan kondisi parkir yang semakin semrawut tak hanya disebabkan lemahnya penindakan, tetapi juga minimnya pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir (jukir) di lapangan.
“Kalau masalah di hulunya tidak diselesaikan, upaya penertiban akan selalu setengah-setengah. Jukir yang bertugas harus benar-benar terlatih dan memahami aturan,” Ungkapnya. Selasa (12/8/2025).
Selain itu, Deni juga menilai masih banyak jukir belum memahami batasan, seperti larangan parkir di trotoar, bahu jalan sempit, dan titik-titik rawan kemacetan.
Dirinya juga menyoroti kurangnya transparansi dari Dinas Perhubungan (Dishub) terkait data dan pengawasan.
“Tanpa data yang jelas, sulit untuk mewujudkan ketertiban,” Jelas Deni.
Politisi dari partai Gerindra itu berkomitmen mendorong Dishub agar melakukan evaluasi menyeluruh, memperkuat regulasi, serta memperketat pengawasan terhadap jukir resmi.
“Bila perlu, aturannya kita revisi agar lebih tegas. Tapi semua kembali pada komitmen Dishub untuk menata parkir secara serius,” Tutup Deni. (ADV)
