MEDIASATUKALTIM – Gelombang protes terkait revisi Undang-Undang (UU) Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih berlanjut, meskipun rencana pengesahan revisi UU Pilkada tersebut telah dipastikan batal pada Kamis (22/8). Berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam aliansi “Aksi Kawal Putusan MK” tetap menggelar demonstrasi besar-besaran di depan kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Jumat (23/8).
Aksi tersebut melibatkan ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi. Mereka berkumpul di halaman parkir Islamic Center sebagai titik awal aksi. Dengan membawa berbagai spanduk yang mengkritik keputusan kontroversial selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, mereka bergerak menuju kantor DPRD Kaltim, memadati Jalan Tengkawang hingga Teuku Umar.
Kerumunan massa yang bergerak ini menyebabkan kemacetan lalu lintas, memaksa pihak berwenang untuk mengalihkan arus kendaraan di sepanjang jalur tersebut. Aksi ini dimulai setelah salat Jumat, tepat pukul 14.00 WITA, dengan suasana yang semakin memanas.
Dalam orasinya, para mahasiswa dengan lantang menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap rencana pengesahan revisi UU Pilkada oleh DPR RI. Mereka menilai bahwa langkah ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip hukum di Indonesia, di mana kepentingan pribadi dan golongan lebih diutamakan dibandingkan kepentingan rakyat.
“Meskipun revisi telah dibatalkan, kami akan terus mengawal putusan MK ini. Jangan biarkan ada pihak-pihak yang bermain-main dengan undang-undang demi keuntungan pribadi dan partai,” tegas salah satu orator dengan penuh semangat yang disambut sorakan massa.
Aksi yang berlangsung damai ini diakhiri dengan simbolik pembakaran ban dan plastik di depan gedung DPRD Kaltim, memunculkan kepulan asap hitam sebagai tanda kekecewaan mendalam mereka terhadap DPR RI.
