SAMARINDA – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat (APM) Kalimantan Timur melakukan dua titik lokasi aksi demontrasi, yakni DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa, 21 April 2026.
Gelombang massa dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, organisasi masyarakat, komunitas kedaerahan hingga kelompok difabel hadir dalam aksi yang menyuarakan beberapa tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga legislatif.
Adapun tiga tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi tersebut yaitu :
- Pertama, mendesak evaluasi seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Kedua, menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Ketiga, meminta DPRD Kaltim lebih tegas menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Korlap APM Kalimantan Timur, Erly Sopiansyah mengatakan aksi ini merupakan bentuk dari rasa kekecewaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah dan penggunaan anggaran daerah yang dinilai melukai rasa keadilan publik.
“Dalam mengelola keuangan, pemerintah harus transparan dan berpihak pada masyarakat,” ujar Erly.
Selain itu, Erly mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kebijakan gubernur secara menyeluruh terhadap pos-pos anggaran yang menjadi sorotan, termasuk pengadaan kendaraan dinas senilai Rp 8,5 miliar, renovasi rumah jabatan gubernur sebesar Rp 25 miliar serta anggaran tim ahli sebesar Rp 10,5 miliar.
Seusai aksi berakhir sekitar pukul 21.10 WITA, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud keluar meninggalkan kantor dengan pengawalan ketat aparat keamanan menuju rumah jabatannya. Namun, ketika awak media mencoba meminta keterangan terkait aksi yang berlangsung sejak siang hingga petang tersebut, Rudy memilih diam dan tidak memberikan tanggapannya. Sikap tertutup pemerintah provinsi Kaltim inilah yang justru memberburuk situasi dan membuat kalangan massa aksi semakin geram. (*)
