SAMARINDA – Polemik soal pembelian mobil mewah untuk Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 senilai Rp8,5 miliar menjadi sorotan khalayak luas ditengah isu efisiensi anggaran. Pembelian mobil tersebut dinilai tidak sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Adapun anggaran pengadaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kalimantan Timur. Pembelian mobil dengan spesifikasi Pekerjaan SUV Hybrid 2996 cc 434 HP, Kapasitas Baterai 38.2 kWh, Penggerak Listrik 140 HP, Torsi 620 Nm ini menurutnya adalah sebagai bentuk menjaga marwah masyarakat Kaltim.
“Masa kepala daerah pakai mobil ala kadarnya, jangan dong, ini marwahnya Kaltim,” ujar Rudy Masud.
Rudy menjelaskan terkait kendaraan dinas Rp8,5 miliar memang benar adanya. Dan menurutnya terkait pengadaan mobil dinas tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dari Kemendagri.
Namun kendaraan tersebut tidak berada di Kalimantan Timur, melainkan di Jakarta. Alasannya untuk menunjang berbagai kegiatan kepala daerah di sana dan menjaga marwah Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi yang kami pergunakan. Mobil kami tadi, hancur semuanya, sayang tidak ditampilkan di sini, tapi nggak ada masalah. Ini untuk masyarakat Kalimantan Timur,” ucapnya. (*)
